MENU TUTUP

Polarisasi Politik UU ITE Produk Hukum Tanpa Jiwa

Kamis, 18 Juli 2019 | 08:01 WIB / Adm
Polarisasi Politik UU ITE Produk Hukum Tanpa Jiwa Panji Agung Mangkunegoro

Oleh : Panji agung mangkunegoro

Kita di Papua semuanya akan mengerti sejak di sahkannya  Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008  menjadi perangkat hukum yang  untuk menjebloskan orang ke dalam penjara ketika mereka tidak menyukainya.

Dalam konteks suka tidak suka dan bermuatan dendam serta perencanaan pembungkaman dengan cela dalam moment pilkada berdasarkan  track record seorang target objek.

Di Kota Jayapura meskipun jumlah korbannya tidak banyak, ada orang-orang tertentu yang bisa memainkan kekuatannya dengan mengajukannya ke pengadilan melalui proses laporan di Reskrimsus Polda Papua yg sudah salah kaprah disini.

Politik  lokal memainkan kekuasaannya dengan menggunakan UU ITE sebagai piranti membungkam mereka mereka-mereka yang dianggap kritis ataupun sekadar melakukan curahan hati atas isu sosial,politik yang terjadi di lingkungannya,dan yang sebenarnya menjadi korban UU ITE adalah yg dilaporkan bukan pelapor.

Dari semua korban tersebut ada tiga latar belakang subjek yang melakukan penuntutan. Pertama, orang biasa. Maksudnya, orang biasa yang tidak emiliki kekuatan financial kedua mereka-mereka yang kritis. Ketiga, afiliasi partai politik. Beberapa individu yang tergabung di partai politik kemudian mengadukan lawan politiknya atas nama pencemaran nama baik. 

Laporan tindakan pidana melalui UU ITE ini semakin meningkat seiring dengan terjadinya polarisasi politik yang membelah masyarakat menjadi dua,tiga bahkan empat pilihan.dalam momen politik pilkada dan  lpileg di Papua  akan menjadi kebiasaan dan  kebablasan.

Dan karena UU ITE ini menjadi senjata ampuh para politikus menjadi ajang balas dendam, kerap kali terjadi persengkokolan antara saksi (pelapor) dengan penyidik atau penuntut umum agar terlapor atau tersangka di carikan sanksi pidana yang memungkinkan terlapor tersangka itu dengan pasal sangsi pidana di atas 5 tahun meski sangkaan pelanggaran itu tidak sampai 5 tahun

Modus ini dengan pelanggaran pasal 310 atau pasal 113 kuh pidana tentang penggunaan atau pencemaran nama baik yang mencantumkan juga pasal 27 ayat 3  UU ITE  untuk memperkuat sangkaan penyidik atau penuntut umum di minta juga keterangan ahli hukum pidana atau hukum lainnya,yang bisa mendukung terpenuhinya unsur unsur pidana tersebut,tentunya keterangan ahli di siapkan dengan segala sesuatunya di duga tidak di berikan secara gratis

UU ITE hanyalah susunan kalimat yang bisa menjadi bencana atau bermakna bagi masyarakat akan sangat tergantung pada mental dan moral para penegak hukumnya.

UU ITE akan menjadi tanpa jiwa jika penegak hukumnya tidak menggunakan logika ,dan hati nuraninya tapi hanya memenuhi unsur -unsur pidana dalam pasal tersebut tanpa memahami asas tujuan dan makna di sahkan UU itu

Apa lagi penerapan UU ITE ini bermuara pada perdebatan politik dinamika pilkada jelas UU ITE n bernuansa politik dan menjadi produk hukum yang laris menjelang dan sesudah pilkada (momentum politik)

Kebebasan berpendapat merupakan sikap alamiah di era demokrasi dan bagian prasyarat tumbuhnya partisipasi publik yang sehat. Pertanyaannya, apakah para pemegang kebijakan dan elite partai politik mau mencabut "pasal karet" tersebut? Dari gelagatnya, jawabannya adalah tidak. Justru UU ITE menjadi alat ampuh bagi pelbagai kubu politik maupun non-politik untuk membungkam musuh-musuhnya.

Yang harus bijak adalah kita orang-orang yang kritis.siapkan diri dengan pembuktian serta argumentasi. dan juga aparat penegak hukum yang harus bisa melihat semua konteks perdebatan politik serta perbedaan pendapat saat pilkada.

Netralitas penegak hukum harus di tunjukan dengan cara bijak melihat situasi kapan dan saat apa serta pada moment apa..dan juga apakah terindikasi menjadi masalah pribadi atau untuk kepentingan banyak orang

Akan menjadi rancu ketika  UU ITE menjadi produk hukum yg bernuansa politik.karna semua berawal dari moment politik dan keterlibatan orang-orang kritis dalam mempertahankan argumentasinya.dan berpotensi ada upaya-upaya kriminalisasi terhadap seseorang.*

 

 


BACA JUGA

Pembelaan si ‘Pembela Sejati LukMen’ Panji Agung Mangkunegoro Yang Tersandung Perkara Tindak Pidana Khusus UU ITE

Rabu, 24 Juli 2019 | 20:00 WIB
TERKINI
Lecehkan Tugas Wartawan

Permohonan Maaf Pengurus GMNI : Kami Saling Membutuhkan

29 Menit yang lalu

Harhubnas 2019 di Papua Barat, Jadi Momentum Pelayanan Kepada Masyarakat

11 Jam yang lalu

Pasangan PADI Resmi Daftarkan Diri ke Partai Gerindra

11 Jam yang lalu

Sukses Tangkal Berita Hoax Melalui Medsos, Tujuh Personil Polres Jayapura Terima Reward

12 Jam yang lalu

Peringatan Harhubnas 2019, Menhub RI Ajak Satukan Tekad Tingkat Pelayanan

12 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com