MENU TUTUP
Bagian Dua

Kondisi Hak Asasi Manusia Di Tanah Papua

Minggu, 11 November 2018 | 16:35 WIB / Roberth
Kondisi Hak Asasi Manusia Di Tanah Papua  Frits Bernard Ramandey, S.Sos, MH

Oleh: Frits B Ramandey, S.Sos, MH [Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua]

Kekerasan Bersenjata dan Konflik Sosial

  1. Data Komnas HAM sampai 2018, ada lebih dari 100 senjata mesin yang di pegang oleh kelompok sipil bersenjata di Papua/Papua Barat. Lebih dari 150 senjata rakitan dimiliki oleh sipil bersenjata di Papua/Papua Barat. Adanya oknum Aparat TNI/ Polri yang terlibat dalam penjualan amunisi dan penyerangan pos TNI dan Polri di Papua. Jalur penyeludupan senjata dan peluru, wilayah perbatasan  PNG - Papua yaitu Jayapura-Merauke, Jalur pintu masuk Sorong-Nabire-Timika. Adanya korban meningal dunia akibat tertembak.
  2. Komnas HAM mencatat sampai bulan September 2018 terjadi aksi kekerasan mengunakan senjata sebanyak 21 kali.
  3. Korban meningal dunia akibat kekerasan bersenjata dan konflik sosial di Papua sampai September 2018, meningal dunia 32 orang.
  4. Penembakan dua aktifis KNPB di Timika.
  5. Penangkapan warga negara polandia oleh Polda Papua, telah dilakukan pemantauan mendalam oleh Komnas HAM dan ditemukan data bahwa WNA tersebut terlibat dalam rencana mendatangkan senjata, selain itu juga masuk ke markas  OPM di Timika untuk memberikan petunjuk pengunaan senjata kepada kelompok OPM di wilayah Timika.

Kebebasan Menyampaikan pendapat di depan Umum

  1. Komite Nasional Papua Barat  ( KNPB ) tidak mendapatkan ijin melakukan aksi demo di beberapa Kabupaten diantaranya, Manokwari, Jayapura, Timika dan Wamena. Hal ini dilakukan karena KNPB tidak melengkapi syarat-syarat sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu polisi tidak memberikan ijin bahkan melokalisir aksi-aksi  KNPB tersebut.
  2. Sekertariat KNPB di geledah oleh pihak kepolisian dan didukung oleh TNI di Jayapura dan Timika.
  3. Permintaan keterangan oleh polisi terhadap sejumlah aktivis KNPB yang melakukan aksi demonstrasi, di Manokwari, Jayapura, Timika dan Wamena.

Intoleransi

  1. Pembakaran puluhan Alkitab oleh oknum anggota TNI  di Jayapura
  2. Penolakan masyarakat terhadap pembangunan menara masjid di Kabupaten Jayapura
  3. Penolakan pembangunan musolah di Markas Brimob Kotaraja, Kota Jayapura
  4. Penolakan pembangunan musolah di lingkungan Kejaksaan Negeri Jayapura
  5. Penolakan masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas Pondok Pesantren, Pimpinan Jafar Umar Talib di Kabupaten Keerom.

Hak ikut serta dalam pemerintahan

  1. Hilangnya hak suara masyarakat dalam pemilihan kepala daerah akibat tidak terdata oleh pemerintah daerah. Pemutahiran data oleh KPU tidak cermat.
  2. Catatan DKPP  80 % penyelengara dan pengawas pemilihan umum di wilayah Papua dan Papua Barat bermasalah dan diberhentikan.
  3. Adanya intimidasi terhadap masyarakat oleh tim sukses bahkan kelompok sipil bersenjata  yang mendukung calon tertentu.
  4. Sistem noken/ikat dalam proses pemilihan kepada daerah di Papua  mengakibatkan hilangnya hak suara masyarakat untuk memilih secara bebas.
  5. Pengangkatan pejabat birokrasi yang tidak prosedural melalui Baperjakat Pemda

Berbagai peristiwa kekerasan bersenjata yang menimpa masyarakat sipil serta anggota Polri dan TNI yang terjadi sepanjang tiga tahun mengundang banyak pertanyaan masyarakat di Indonesia dan terus mengundang perhatian pihak-pihak internasional.

Beberapa peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI/ Polri bisa ditangani oleh masing-masing intitusinya atas desakan berbagai pihak. Kasus penembakan warga sipil di Kab Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Timika, Merauke yang di investigasi oleh Komnas HAM, kemudian direkomendasikan menjadi perhatian pihak TNI dan Polri, termasuk pembakaran Alkitab di Jayapura.

Untuk kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata/ KKB  terhadap anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil secara misterius justru sulit di selesaikan secara hokum. Klaim pelaku adalah oknum Organisasi Papua Merdeka /OPM tetapi tidak ada pernyataan bahwa pihak OPM bertanggung jawab. Melalui negosiasi dan dialog Komnas HAM RI Perwakilan Papua dengan sejumlah pimpinan TPN/OPM dan pimpinan TNI / Polri di Papua dapat memberikan dampak positif dimana setiap menjelang tanggal 1 Desember yang dijadikan sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua berlangsung aman. Komnas HAM telah mengeluarkan hasil kajian daerah operasi militer di Papua, mendokumentasikan kasus-kasus HAM yang terjadi akibat operasi militer di Papua.

 

Kondisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Tanah Papua

Jenis Hak

Kondisi

Hak atas Pekerjaan

Masih tingginya angka pengangguran di Papua karna terbatasnya lapangan pekerjaan.

PT Freeport Indonesia Tembagapura memberhentikan 8000 karyawan secara sepihak.

Maraknya kasus penggusuran lahan pertanian dan konflik agraria di Nabire, Kerom, Merauke, Timika

Hak atas Taraf Kehidupan yang Layak

Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kampung-Kampung

Masih  ada kasus rawan pangan di beberapa Kab di Papua

Ha katas kepemilikan wilayah adat yang di kuasi oleh perusahan

MIFFE  di Merauke-  PT Nabire Baru  di Nabire- PTP II di Kerom dengan suku Daiget- Penambangan liar  di Papua. R

Akibat pembukaan lahan perusahan kelapa sawit ribuan hektar lahan gambut di Papua dan Papua Barat hilang.

Hak atas Standar Kesehatan Fisik dan Mental

Terbatasnya akses kesehatan bagi masyarakat Papua untuk berobat secara gratis di rumah sakit pemerintah daerah.

Kasus gizi buruk di Papua/ Papua Barat.

Tidak tertagani secara baik jumlah penderita sakit jiwa di papua

Terbatasnya dokter spesial di Papua

Sejumlah Puskesmas di Kampung-Kampung tidak ada tenaga perawat.

 

Belum meratanya akses pendidikan bagi anak usia sekolah di kampung-kampung.

Minimnya mutu dan daya saing pendidikan untuk memenuhi tantangan global.

Sejumlah sekolah kekurangan guru yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan (Pemerkosaan guru di Timika, Mapenduma), pemalangan sekolah oleh beberapa masyarakat adat (kasus kab Sentani)

Hak atas Jaminan Sosial

Pendataan masyarakat miskin di Papua belum maksimal.

Program bantuan dan jaminan sosial kerap salah sasaran;

Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Kebudayaan

Mulai hilangnya tradisi-tradisi masyarakat asli Papua

Pemerintah Papua belum memfasilitasi hak cipta dari hasil-hasil karya budaya orang Papua

 

* Di sampaikan pada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Bumi Silih Asih Bandung 05 November 2018

 


BACA JUGA

TERKINI

Menghalangi Kerja Wartawan, FP Dilaporkan ke Polisi

49 Menit yang lalu

HUT Basarnas ke-48, SAR Manokwari Gelar Lomba Dayung

52 Menit yang lalu

Dinilai Layak Oleh PT LIB, Stadion Klabat Resmi Jadi Markas Persipura

1 Jam yang lalu

Penyerapan Dana Desa 2020 Harus Dipercepat, Ini Alasannya

2 Jam yang lalu

Bandara Sentani Ditutup Lima Jam, 17 Penerbangan Ditunda

2 Jam yang lalu
Kontak Informasi wartaplus.com
Redaksi: wartaplus.media[at]gmail.com